Runtuhnya Pemerintahan Orde Baru Pada Masa Reformasi

Runtuhnya Pemerintahan Orde Baru Pada Masa Reformasi

Runtuhnya Orde Baru dan munculnya Orde Reformasi

Krisis multidimensi yang melanda Indonesia membuat pemerintahan Orde Baru runtuh. Krisis multidimensi tersebut diantaranya krisis ekonomi, krisis politik, krisis moral serta kepemimpinan dan sebagainya.

Keadaan yang semakin memburuk ini membuat rakyat tidak percaya lagi kepada pemerintah sehingga terjadi demontrasi di mana-mana. Kemarahan rakyat terhadap pemerintah memuncak pada bulan Mei 1998 dengan menuntut diadakannya reformasi atau perubahan di segala bidang baik bidang politik, ekonomi, hukum maupun sosial budaya. Demontrasi yang dipelopori mahasiswa ini menuntut dihapuskannya KKN, penurunan harga-harga kebutuhan pokok, dan Soeharto turun dari jabatan Presiden.

Ketika para mahasiswa melakukan demonstrasi pada tanggal 12 Mei 1998 terjadilah bentrokan dengan aparat kemananan yang mengakibatkan terjadinya Peristiwa Semanggi (Tragedi Trisakti). Di mana dalam peristiwa itu empat mahasiswa Trisakti meninggal saat bentrok dengan aparat keamanan. Keempat mahasiswa itu yaitu Elang Mulya Lesmana, Hery Hartanto, Hendriawan Sie, Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa tersebut dikenal sebagai Pahlawan Reformasi.

Pada tanggal 13-15 Mei 1998 terjadi kerusuhan di beberapa kota di Indonesia (Jakarta, Solo). Pada tanggal 19 Mei 1998, mahasiswa bersama rakyat kembali berdemontrasi menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Untuk meredam situasi, Presiden Soeharto mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Pembentukan Kabinet Reformasi gagal karena banyak tokoh tidak mau menjadi menteri dalam Kabinet Reformasi.

Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 09.00 WIB, berlangsung di Istana Merdeka, Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.

1. Masa pemerintahan B.J. Habibie

B.J. Habibie adalah presiden ketiga RI. Sebelum menjadi presiden, beliau adalah wakil presiden mendampingi Soeharto.
                Aksi demonstrasi dan tuntutan reformasi memaksa Soeharto mundur dari jabatannya (21 Mei 1998) dan digantikan oleh Habibie. B.J. Habibie menjadi presiden ketiga RI dalam masa yang sangat singkat (Mei 1998 - Oktober 1999).
                Beliau menolak dicalonkan kembali oleh partai Golongan Karya (Golkar) setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR pada bulan Oktober 1999.
                Menanggapi tuntutan reformasi yang terus bergulir, pemerintah berusaha mengadakan perbaikan di segala bidang.

1) Kebijakan dalam bidang politik

Dalam bidang politik melahirkan beberapa Undang-undang diantaranya: UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik; UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum; UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR.

2) Kebijakan dalam bidang ekonomi

Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3) Kebebasan menyampaikan pendapat dan pers

Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada pers Reformasi dalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP).

4) Pelaksanaan Pemilu

Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, berhasil diselenggarakan pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilu tersebut diikuti oleh 48 partai politik pada tanggal 7 Juni 1999. Parpol pemenang pemilu tahun 1999 berturut-turut yaitu PDIP, GOLKAR, PPP, PKB, PAN.

Pada tanggal 10-14 November 1998, pemerintahan B.J. Habibie menyelenggarakan SI MPR dengan hasil: Mengamanatkan presiden untuk memberantas KKN; Agar Segera menyelenggarakan pemilu.

Dalam pemilu ini diharapkan dapat menghasilkan MPR dan DPR reformasi. Dalam Sidang Umum MPR, pertanggung jawaban Presiden BJ. Habibie ditolak, maka jatuhlah pemerintahan BJ. Habibie. Kemudian Sidang Umum MPR melanjutkan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tanggal 20 Oktober 1999, dan yang terpilih menjadi presiden yaitu KH. Abdurrahman Wahid dan wakilnya yaitu Megawati Soekarnoputri.

2. K.H. Abdurrahman Wahid (29 Oktober 1999 - 23 Juli 2001)

K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah presiden RI yang keempat. Dalam sidang umum MPR 1999, Gus Dur terpilih menjadi presiden RI keempat sejak 29 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001 menggantikan Presiden B.J. Habibie.
                Gus Dur dinilai sebagai tokoh yang dapat diterima di antara calon presiden lain ketika itu. Pesaing utamanya, Megawati Soekarnoputri mendampinginya sebagai wakil presiden.
                Pada masa pemerintahannya, Gus Dur merangkul sebanyak mungkin golongan dalam kabinetnya dan berusaha memperbaiki perekonomian Indonesia yang terpuruk sejak krisis ekonomi 1997. Oleh karena itu, kabinetnya dinamakan Kabinet Persatuan Nasional.
                Pada masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), banyak upaya pemulihan dilakukan, baik dalam bidang politik, ekonomi, pemerintahan, hukum, serta pertahanan dan keamanan.

a. Di Bidang Politik

Berkembangnya keterbukaan politik dan kontrol politik rakyat atas negara telah memberikan jaminan bagi masyarakat untuk menikmati hak-hak sipil dan politik, seperti yang tercermin dalam kebebasan pers, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan berorganisasi, dan lain-lain.

b. Bidang Ekonomi

Adanya nilai rupiah yang terus merosot tajam mendorong pemerintah untuk melakukan penyelamatan yang dilakukan melalui program rekapitalisasi dan penutupan bank (likuidasi).

c. Bidang Pemerintahan

Untuk mengatasi semua gangguan pemerintahan akibat adanya gerakan sparatis, pemerintah perlu memberikan otonomi yang seluas mungkin kepada daerah-daerah untuk mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan kepentingan dan kemampuan masing-masing.

Untuk itu, pemerintah mengeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang pembagian pendapatan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

d. Bidang Hukum

Masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) menjadi masalah utama dalam Reformasi. Pelanggaran HAM di Indonesia dapat dikategorikan sangat tinggi, mulai dari kasus Timor Timur, Ambon, Papua, Kalimantan Barat, Tanjung Priok, Trisakti, dan lain-lain.
Tragedi kemanusian tersebut berlangsung secara terbuka. Untuk itu pemerintah menegaskan perlunya pengadilan HAM. Pengadilan HAM merupakan bentuk ekstrim akibat adanya pelanggaran HAM.
Gagasan pembentukan pengadilan ini kemudian diwujudkan dengan lahirnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Peradilan HAM dan Perpu No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM.
Selain pembentukan pengadilan HAM, juga dibentuk Komisi Kebenaran, yaitu badan yang didirikan untuk menyelidiki sejarah tindak kekerasan di negara tertentu, baik oleh kalangan militer, pejabat pemerintah, maupun masyarakat bersenjata.
Selama tahun 2000 terjadi ketegangan politik antara Presiden Abdurrahman Wahid dan DPR/ MPR berkaitan dengan penyelewengan keuangan badan urusan logistik (Bulog). Selain persoalan ini, salah satu pemicu lainnya adalah pergantian
kepala polisi negara (Kapolri). Ketegangan ini menyebabkan DPR meminta MPR untuk mengadakan Sidang Istimewa (SI MPR).
Permintaan DPR dikabulkan oleh MPR. Untuk mencegah SI MPR, presiden mengeluarkan “maklumat” pembubaran DPR/MPR pada tanggal 23 Juli 2001.
Maklumat ini ditolak oleh ketua Mahkamah Agung, ketua MPR, dan Panglima TNI. MPR pun segera mempercepat pelaksanaan SI MPR (23 Juli 2001) untuk menurunkan Abdurrahman Wahid dari jabatannya sebagai presiden RI.

3. Masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri

Megawati Soekarnoputri menjabat presiden RI dengan wakilnya yaitu Hamzah Haz. Pengangkatan Megawati Soekarnoputri ini didasarkan pada Tap MPR No. III/MPR/2001 dengan masa jabatan terhitung dari hari di mana Presiden mengucapkan Sumpah Presiden sampai tahun 2004. Kabinet yang dipimpin Megawati Soekarnoputri diberi nama Kabinet Gotong Royong yang diumumkan pada tanggal 9 Agustus 2001. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, pemerintah berhasil melaksanakan pemilihan umum.

Megawati dikenal sebagai seorang nasionalis sejati yang konsisten dengan sikap dan tindakan yang tetap mempertahankan keutuhan NKRI yang hampir tercerai-berai.

Pada masa pemerintahannya, Megawati mengeluarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU tersebut disahkan pada tanggal 15 Oktober 2004.

KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT INDONESIA PASCA REFORMASI

Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional.Artinya, adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik, demokratis berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan.

Tuntutan reformasi menghendaki adanya perubahan dan perbaikan di segala aspek kehidupan yang lebih baik. Namun, pada praktiknya tuntutan reformasi telah disalahgunakan oleh para petualanng politik hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Pada era reformasi, konflik yang terjadi di masyarakat semakin mmudah terjai dan sering kallli bersifat etnis di berbagai daerah. Kondisi sosial masyarakat yang kacau akibat lemahnya hukkum dan perekonomian yang tidak segera kunjng membaik menyebabkan sering terjadi gesekan-gesekan di dalam masyarakat. Beberapa konflik sosial yang terjadi pada era reformasi berlangsung dibeberapa wilayah.
                Kondisi Sosial Masyarakat Sejak Reformasi
Sejak krisis moneter yang melanda pada pertengahan tahun 1997, perusahaan perusahaan swasta mengalami kerugaian yang tidak sedikit, bahkan pihak perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya untuk membayar gaji dan upah pekerjanya.
Keadaan seperti ini menjadi masalah yang cukup berat karena disatu sisi perusahaan mengalami kerugaian yang cukup besar dan disisi lain para pekerja menuntut kenaikan gaji. Tuntutan para pekerja untuk menaikkan gaji sangat sulit dipenuhi oleh pihak perusahaan, akhirnya banyak perusahaan yang mengambil tindakan untuk mengurangi tenaga kerja dan terjadilah PHK.
Para pekerja yang deberhentikan itu menambah jumlah pengangguran, sehingga jumlah pengangguran diperkirakan mencapai 40 juta orang. Pengangguran dalam jumlah yang sangat besar ini akan menimbulkan terjadinya masalah masalah social dalam kehidupan masyarakat. Dampak susulan dari pengangguran adalah makin maraknya tindakan tindakan criminal yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
Oleh karena itu hendaknya pemerintah dengan serius menangani masalah pengangguran dengan membuka lapangan kerja yang dapat menampung para penganggur tersebut. Langkah berikutnya, pemerintah hendaknya dapat menarik kembali para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru untuk menampung para penganggur tersebut. Masalah pengangguran merupakan masalah social dalam kehidupan masyarakat dan sangat peka terhadap segala bentuk pengaruh.

Beberapa konflik sosial yang terjadi pada era reformasi berlangsung di beberapa wilayah, antara lain sebagai berikut :

1.       Kalimantan Barat

Konflik sosial yang terjadi di Kalimantan Barat melibatkan etnik Melayu, Dayak, dan Madura. Kejadian bermula dari tertangkapnya seorang pencuri di Desa Parisetia, Kecamatan Jawai, Sambas, Kalimantan Barat yang kemudian dihakimi hingga tewas pada tanggal 19 Januari 1999.

2.       Kalimantan Tengah

Pada tanggal 18 Februari 2001 pecah konflik antara etnis Madura dan Dayak. Konflik itu diawali dengan terjadinya pertikaian perorangan antaretnis di Kalimantan Tengah. Sampai sekarang pun pengungsi Sampit masih menjadi masalah pemerintah.

3.       Sulawesi Tengah

Konflik sosial di Sulawesi Tengah tepatnya di daerah Poso berkembang menjadi konflik antaragama. Kejadian dipicu oleh perkelahian antara Roy Luntu Bisalembah (Kristen) yang kebetulan sedang mabuk dengan Ahamd Ridwan (Islam) di dekat Masjid Darussalam pada tanggal 26 Desember 1998.

Ampi pelaku kekerasan. Masyarakat sudah muak berbagai kasus besar melibatkan pejabat negara dan oknum militer tidak tertangani sampai tuntas meskipun mereka dinyatakan bersalah.

Sedangkan masalah ekonomi, selama masa tiga bulan kekuasaan pemerintah B.J. Habibie, ekonomi Indonesia belum mengalami perubahan yang berarti. Sungguhpun begitu, pemerintah tetap berusaha memuluhkan keadaan ekonomi Indonesia. Segala cara telah dilakukan agar rakyat segera terlepas dari krisis ini. Partisipasi dari setiap warga negara sangat diharapkan untuk dapat segera memulihkan keadaan mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai Pembukaan UUD 1945

                Kondisi Ekonomi Masyarakat Indonesia
Sejak berlangsungnya krisis moneter pertengahan tahun 1997, ekonomi Indonesia mulai mengalami keterpurukan. Keadaan perekonomian makin memburuk dan kesejahteraan rakyat makin menurun. Pengangguran juga semakin luas. Sebagai akibatnya, petumbuhan ekonomi menjadi sangat terbatas dan pendapatan perkapita cenderung memburuk sejak krisis tahun 1997.
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat, pemerintah melihat lima sector kebijakanyang harus digarap, yaitu :
•    perluasan lapangan kerja secara terus menrus melalui investasi dalam dan luar negeri se efisien             mungkin.

•    Penyediaan barang kebutuhan pokok sehari hari untuk memenuhi permintaan pada harga yang terjangkau.
•    Penyediaan failitas umum seperti rumah, air minum, listrik, bahan baker, komunikasi, angkutan dengan harga terjangkau.
•    Penyediaan ruang sekolah, guru dan buku buku untuk pendidikan umum dengan harga terjangkau.
•    Penyediaan klinik, dokter dan obat onbatan untuk kesehatan umum dengan harga yang terjangkau pula.
Disamping penanganan masalah pengangguran,dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, pemerintah hendaknya juga memperhatikan harga harga produk pertanian Indonesia, karena selama masa pemerintahan Orde Baru maupun sejak krisis 1997 tidak pernahberpihak kepada petani. Apabila pendapatan petani meningkat, maka permintaan petani terhadap barang barang non pertanian juga meningkat. Dengan ditetapkannya harga produk pertanian yang tidak merugikan petani, maka para petani yang mampu membeli produk industri non pertanian akan memberi semangat bangkitnya para pengusaha untuk mengembangkan kegiatan perusahaannya.
Pihak pemerintah telah berusaha untuk membawa Indonesia keluar dari krisis. Tetapi tidak mungkin dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, pemerintah membuat skala prioritas yang artinya hal mana yang hendaknya dilakukan agar Indonesia keluar dari krisis.
Terpilihnya presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarno Putri yang naik menggantikan Gus Dur bertugas untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat dengan meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. Namun dengan kondisi perekonomian Negara yang ditinggalkan oleh pemerintahan Soeharto, tidak mungkin dapat diatasi oleh seorang Presiden dalam waktu singkat. Oleh sebab itu untuk mengatasi krisis, presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia, memerlukan penyelesaian secara bertahap berdasarkan skala prioritas.

1.       Perekonomian Indonesia Masa Pemerintahan Habibie

Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Melalui IMF, pemerintah berhasil mendapat pinjaman sebesar SDR 1,011 milyar atau setara dengan 1,34 milyar dolar AS. Sejak tahun 1999, BI menjadi sebuah institusi independen yang lepas dari pengaruh pemerintah dan tidak bisa  diinterverensi oleh siapapun. Kebijakan moneter yang pada masa sebelumnya ditentukan oleh pemerintah, pada era reformasi murni ditentukan oleh Dewan Gubernur BI.

2.       Perekonomian Indonesia Masa Pemerintahan Gus Dur

Beberapa hal penting terkait dengan perkembangan perekonomian Indonesia masa Presiden Abdurahman Wahid diantaranya sebagai berikut:

a. Secara keseluruhan, perjalanan ekonomi Indonesia sepanjang pemerintahan Abdurahman Wahid masih belum stabil.

b. Hingga tahun 2001 posisi rupiah senantiasa berada di atas 10.000 per dolar AS.

c. Tingkat pertumbuhan ekonomi hingga akhir jatuhnya pemerintah Abdurahman Wahid hanya sebesar 3 persen.

d.Terkait hubungan RI dengan lembaga keuangan internasional, utamanya IMF, pada tanggal 4 februari 2000, terjadi kesepakatan antara pemerintah dengan IMF tentang pemberian pinjaman jangka menegah kepada Indonesia sebesar SDR 3,638 milyar (sekitar 5 milyar dolar AS) untuk mendukung program reformasi ekonomi dan struktur Indonesia.

3.       Perekonomian Indonesia Masa Pemerintahan Megawati

Ketika kepemimpinan nasional beralih dari Abdurahman Wahid ke Megawati, pada awalnya ada harapan cerah  dari banyak pihak dan seluruh rakyat akan menguatnya nilai rupiah dan pertumbuhan ekonomi nasional. Harapan itu seakan menjadi kenyataan, ketika dalam dua minggu pertama pemerintahan Megawati, rupiah mengalami penguatan menembus angka Rp. 8.650 per dolar AS. Tetapi harapan itu segera sirna setelah menginjak bulan ketiga posisi rupiah kembali melorot ke tingkat Rp. 10.250 per satu dolar AS. Agenda  utama perekonomian  Indonesia masa pemerintahan Megawati adalah upaya perbaikan hubungan  dengan lembaga-lembaga keuangan  multilateral terutama IMF.

Fahmi Khalis

Terima Kasih